Istri Pak Lurah Dindikasikan Diselingkuhi Pejabat Kendal

Gar-Gara Pilkada Kendal 2010

KENDAL –     Kabar heboh menggelinding ke perkantoran pemerintahan Pemkab Kendal. Isu miring adanya seorang pejabat Eselon III di lingkungan Setda Pemkab Kendal berinisial W, konon telah menjalin hubungan asmara gelap dengan seorang istri Kepala Desa (Kades) di sebuah Kecamatan Brangsong Kendal. Geger dan menjadi buah bibir yang lagi hot ini tidak cuma di ramai di perkantoran pemerintahan saja, melainkan sudah menjadi rahasia umum lagi. Bahkan, kabar ini konon sudah sampai ketangan Bupati Kendal.

Kabar tersebut akhirnya berhasil diendus METEOR, pak Kades yang istrinya diduga jadi selingkuhan oknum pejabat di Pemkab Kendal tersebut adalah Kades disebuah Kecamatan Brangsong, berinisial AK. Saat ditemui METEOR, Kades AK ini mengakui hal itu. Dan dengan nada serius menceritakan mahligai keluarganya yang kini sudah dalam kehancuran berat. Istrinya yang berinisial Tun itu diduga kuat telah nyeleweng darinya. Pria yang encoba main-main itu, tak lain seorang pejabat di Pamkab Kendal sendiri.

“Keluarga saya kini hancur sudah. Istriku selingkuh dengan pria yang sekarang jadi pejabat penting di Pemkab Kendal. Apakah karena dia itu sudah banyak uang? Lalu dengan semudah itu melakukan tingkah laku yang merusak citra rumah tangga. Saya malu dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Dan perlu diketahui mas, saya yakin Ibu Bupati sudah tahu persoalan ini,”ujar Kades AK, saat ditemui koran ini di dekat kantornya, Senin (14/3) kemarin siang.

Diceritakan Kades AK, ikhwal sampai istrinya selingkuh tersebut puncaknya pada musim Pemilukada Kendal 2010 lalu. Istrinya ikut jadi tim sukses salah satu kandidat Bupati Kendal. Dan dalam perjalanannya, istrinya itu makin lengket dengan W. Entah dimulai dari mana, akhir dari kedekatan yang sama-sama jadi tim sukses calon Bupati Kendal tersebut dinilai makin jauh.

“Saya sudah curiga saat itu (musim pemilukada Kendal). Dan setelah pilkada selesai, lha kok makin menjadi-jadi. Sampai-sampai istriku dipercaya ngurusi CPNS. Dan banyak yang berhasil. Jujur saja, saya malu pada diri sendiri akibat ulah istriku itu. Saya harus mengadu kemana lagi? Apa harus mengadukan resmi ke meja Bupati?”curhat Pak Kades AK ini.

Sementara, istri pak Kades AK, Tun saat dikonfirmasi terkait pengakuan Pak Kades AK ini mengaku masih diluar kota.”Maaf, saya masih diluar kota. Kalau memang dianggap curhat bapak itu benar, silahkan saja. Tapi apa bapak (suaminya, red) tidak malu sendiri soal keluarga kok sampai dicurhatkan ke METEOR. Ini urusan saya, dan yang lebih tahu dengan ini semua ya saya,”aku Tun, yang baru saja dihubungi minta dihentikan konfirmasinya karena ngaku ada panggilan masuk ke HP yang satunya lagi. (kor-jec/meteor)

Pengamanan Rumdin Bupati Kendal Diperketat…!

Buntut Isu Ancaman Teror Pembunuhan ke Nomer HP Pribadi Bupati Kendal

KENDAL – Menyusul isu ancaman teror pembunuhan terhadap keluarga Bupati Kendal, dr. Hj Widya Kandi Susanti HB, MM terjadi baru-baru ini membuat sistem pengamanan internal khususnya di dalam komlek rumah dinas (Rumdin) dan kantor pemerintahan setempat, ditingkatkan. Satpol PP yang memiliki otoritas kewenangan pengamanan internal di pemerintahan tersebut melakukan kewaspadaan terhadap setiap tamu asing yang masuk. Termasuk portal didepan pos pengamanan pintu gerbang utama sebelah timur diaktifkan palang pintu buka tutupnya.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Kendal, Ferry Bonnay, saat dikonfirmasi koran ini membenarkan adanya peningkatan keamanan internal komlek pemerintahan Pemkab Kendal. Hal itu, buntut adanya isu ancaman teror melalui pesan singkat ke no HP pribadi Bupati Kendal.”Yang utama adalah pintu masuk jalur selatan depan rumah dinas Bupati. Kami tingkatkan keamanan dan kewaspadaan. Ya itu, karena ada isu ancaman teror ke Ibu Bupati,”terang Ferry Bonnay, kepada koran ini, kemarin.

Ditambahkan Ferry, sekarang tamu yang datang pada malam hari akhirnya diperketat dengan pengawasan keseriusan. Hal  ini selain demi kemanan orang nomer satu di Kendal ini, tamu yang hadir agar bisa menghargai privasi Bupati Widya.”Yalah, banyak tamu yang asal suka masuk aja, dan ibu tahu-tahu sudah ada tamu di ruang tamu rumah dinas. Padahal, itu malam hari. Ini jelas-jelas bisa menggangu privasi Bupati. Kami sudah koordinasi dengan beliau terkait tamu-tamu yang datang pada malam hari ini,”ujar Ferry, kemarin siang.

Belakangan ini, lingkungan Pemkab Kendal dihebohkan dengan isu ancaman teror menakutkan terhadap nomer HP pribadi Bupati Kendal, dr. Hj. Widya Kandi Susanti HB, MM. Kabarnya, pesan ingkat teror ini terkirim sesaat setelah Bupati Widya pulang dari Singapura, balum lama ini. Mengingat ini sebuah ancaman, akhirnya kejadian ini dikoordinasikan ke Polres Kendal. Kapolres Kendal AKBP Agus Suryo Nugroho, saat dihubungi koran ini melalui ponselnya, semalam, terdengar nada aktif namun tidak diangkat  .

Tak pelak, isu teror ini membuat sedikit kesibukan tersendiri dilingkungan kantor Sat Pol PP Pemkab Kendal dengan kewaspadaan maksimal sesuai perintah Ka Satpol PP Ferry Bonnai. Karena kantor Sat Pol PP yang memiliki otoritas soal keamanan terhadap para pejabat ini. Hal ini seperti yang tertuang pada  PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, pasal 3 bagian ke-2 yaitu Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sementara, Bupati Kendal sendiri, dr. Hj. Widya Kandi Susanti HB, MM saat dikonfirmasi melalui ponselnya, semalam, kaitannya dengan isu ancaman teror lewat  pesan singkat ke nomer HP pribadinya, tidak ada tanggapan apapun. (kor-jec/meteor)

LSM Pattiro Yakin PLTU Tidak Bakal Ada di Kendal

KENDAL – LSM Pusat Penelaah Informasi Regional (Pattiro) Kendal, meyakinkan rencana ada proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Kendal tidak akan pernah ada. Hal itu bertentangan dengan stitmen-stitmennya Bupati Kendal dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM diberbagai media. Dimana, Bupati Widya mengklaim telah berhasil melakuan pendekatan dan kerjasama bersama sebuah perusahaan besar dari India yang akan membangun proyek PLTU di wilayah Pidodo, Cepiring Kendal tersebut.

“Setelah kami uji dengan informasi yang ada,  kami yakinkan PLTU tidak bakal ada di Kendal. Hal itu dikuatan dengan sinyal dari PLN sendiri dimana Kendal tidak masuk dalam draf perencanaan. Yang ada di peta proyek PLN terkait PLTU antyara Batang sampai Tegal,”terang Direktur Eksekutif Pattiro Kendal, Rusmawardi, kepada METEOR, di kantornya, Jl Brangsong Kendal, kemarin.

Lalu bagaimana dengan pernyataan Bupati Widya diberbagai media? Menurut Rusmawardi, hal itulah yang hingga kini menjadikan organisasinya meragukan apa yang dilakukan oleh Bupati hanya sebagai manuver opini aja. Pembuktiannya sangat sulit. Hal itu berdasarkan sejumlah release dari PLN sendiri, yang tidak pernah nyebut-nyebut bakal ada proyek PLTU di Kendal.

Merujuk pada informasi yang didapat Pattiro, di Jateng ini PLN rencananya akan membangun PLTU karena berdasarkan pada pertimbangan balance energy di pulau Jawa. Hal ini atas dasar kajian dan simulasi keandalan, transien, stabilitas, analisa beban dan kapasitas saluran transmisi untuk base generation 2 x 1000 MW. Sistem Jawa – Bali menunjukkan opsi lokasi terbaik adalah di pantai Utara Jawa Tengah, namun di sekitar Pemalang, bukan di wilayah Kendal.
Lebih lanjut dikatakan Rusmawardi, kunker Bupati Kendal ke India terkait dengan kontrak kerja soal PLTU ini juga patut dipertanyakan. Karena dalam lawatannya tersebut tidak mengikut sertakan lembaga legislative. Hal ini jelas selain tidak etis dalam sebuah lembaga pemerintahan, sisi lainnya terkesan ada main mata.
Sebagaimana diberitakan diberbagai media, Bupati Kendal dr. Hj Widya Kandi Susanti MM meyakinkan bakal ada proyekPLTU di Kendal. Dari proyek tersebut diharap bakal menyerap tenaga kerja capai ribuan. Selain itu, akan berdampak postifi bagi pembangunan masyarakat di Kendal sendiri.  Namun terkait pernyataan LSM Pattiro yang yakin tidak bakal ada PLTU dibangun di Kendal, Bupati Kendal Widya sendiri, belum bias mengomentarinya. Saat di hubungi melalui pesan singkat ke HP-nya, hingga berita ini dirurunkan belum memberi keterangan. (kor-jec/meteor)

Data teknis PLTU Jateng adalah sebagai berikut :
1.    Lokasi                         : Pemalang – Batang Jawa Tengah
2.    Kapasitas                    : 2 x 1000 MW
3.    Jenis                            : PLTU Batubara
4.    Tekonologi                 :PulverizedCoal:Supercritical/Ultrasupercritical
5.    Rencana Operasi        : Unit-1, tahun 2016
6.    Masa Kontrak             : BOT – 25 tahun
7.    Nilai Proyek                : USD$ 3 Milliar
PT PLN (Persero) telah selesai melakukan Pra- Qualifikasi (PQ) pada bulan November 2009 dan ada tujuh (7) calon investor asing yang telah lulus proses PQ sebagai berikut :

·    Mitsubishi
·    Konsorsium China Yudean – CNTIC
·    Konsorsium of GDF Suez & J-Power
·    Konsorsium International Power & Mitsui
·    Marubeni
·    KEPCO
·    Guohua Electric Power Company (GEPC) (subsidiary of Shenhua)
Sumber : Pattiro Kendal

Di Kendal, Proyek 2PoA R 740 Juta Diduga Bermasalah

Paket Bendungan dan Saluran Irigasi Bendosari Plantungan

KENDAL – Kegiatan proyek 2PoA (bantuan Gubernur) Pemrop Jateng senilai kurang lebih Rp 740 juta untuk proyek bendungan dan saluran irigasi di Plantungan, diduga bermasalah. Bendungan di sungai Kali Surupan, Desa Jati Plantungan tersebut, Nampak garapannya ganjil. Termasuk saluranya yang mengairi ke sungai wilayah Desa Bendosari, pekerjaannya jadi sorotan warga setempat. Tidak Cuma dugaan bermasalah, proyek yang seharusnya selesai akhir Desember 2010, molor hingga pertengahan Januari 2011.

Berdasarkan sejumlah sumber yang diolah di lapangan menyebutkan, proyek tersebut sejak awal ditengarai janggal. Papan proyek hanya dipasang ‘sedetik’ lalu setelah diambil fotonya dibongkar lagi. Pekerjaan dimulai sekitar November 2010. Jumlah nilai proyek, menurut sumber dari para pekerja yang sempat melihat papan proyek nilainya berkisar Rp 740 juta.

 

“Dipapan proyek namanya CV. Dian Sarana senilai sekitar tujuh ratus empat puluh jutaan. Papan itu dipasang, setelah diambil foto lalu dibongkar dan dibawa oleh orang proyek mas,”ungkap salah seorang warga setempat yang ikut bekerja proyek tersebut.

Informasi berkembang, proyek tersebut dikabarkan titipan salah seorang pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Kendal berinisial AD. Namun setelah dikonfirmasikan, pihaknya membantah. “Itu kabar yang tidak benar. Hitungannya, kalau itu proyek dari propinsi yang nangani ya propinsi to mas. Saya tidak tahu menahu,”ujar AD seorang pimpinan Komisi DPRD Kendal, saat dihubungi melalui ponselnya, belum lama ini.

Kades Bendosari sendiri, Mulyono, yang mendapat proyek irigasi tersebut, saat dihubungi mengatakan, proyek irigasi sudah selesai dan tidak ada masalah. Terkait yang mengerjakan seseorang kontraktor yang disebut-sebut Mulyono, adalah berinisial Trm.”Itu proyeknya pak Turmudi mas. Tapi sudah selesai dan tidak ada masalah kok. Emange ada to?”ujar Mulyono, saat dihubungi koran ini.

Sementara, orang yang disebut-sebut Kades Bendosari tersebut, yaitu Trmd, saat dihubungi berulang kali ke ponselnya, terdengar nada aktif tapi tidak diangkat. Di kiriman pesan singkat (SMS) berulang kali terkait proyek yang diduga digarap Trmd ini, tidak ada balasan apapun.

Yang jadi pertanyaan warga setempat, kejanggalan proyek tersebut pada bangunan bendungannya. Dimana, tidak ada pintu buka tutup yang mengatur air ke irigasi. Selain itu kesan bangunannya kurang bermutu. Selain itu, senderan irigasi juga tidak merata dan dilihat terkesan kasar.

”Anehnya, proyek ini kan milik pemerintah, kenaapa kok tanggung. Tidak dipasang pintu buka tutup pengatur saluran airnya. Sehingga, ketika musim hujan air masuk ke saluran yang mengalir ke kampung semua. Jadikan tidak teratur. Malah warga yang membuatnya dari bambu. Pokoknya dipandang tidak enak dimata lah,”terang salah seorang warga yang minta identitasnya tidak disebutkan, kepada koran ini, kemarin.

Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal, Agung Setiawan didampingi Kabid Pengairan Joko Sarwono, saat dikonfirmasi membenarkan ada informasi ketidak puasan proyek tersebut dari masyarakat. Diakui Joko, ada yang kurang beres pada proyek tersebut. Namun Joko Sarwono tidak menyebutkan secara rinci ketidak beresan pada proyek tersebut.

Menurut Agung melalui Joko Sarwono, proyek tersebut merupakan bantuan Pemerintah Propinsi Jateng. Ketika ditanyakan terkait nilai proyek berkisaran Rp 740 juta, Joko tidak membantahnya. Ditanyakan soal keterlambatan dan proyek yang disinyalir bermasalah tersebut, Kabid Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kendal ini, akan melakukan evaluasi. (kor-jec)

 

CJPW Jateng Desak Gubernur Bibit Evaluasi DAK Kendal

Dugaan Buku Dana DAK Pendidikan Kendal Senilai Belasan Milyar Bermasalah

SEMARANG – Dugaan pengadaan buku pelajaran SD/SMP dari dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Kendal mengundang LSM Jawa Tengah turun tangan. Setelah LSM Gerak Indonesia, pimpinan Tohar, dengan tegas menyatakan ada dugaan kuat terjadi persoalan yang tidak beres dalam proses pengadaan buku tersebut, kini dari Central Jawa Police Watch (CJPW) Jateng mendesak agar pengadaan buku DAK SD/SMP di Kendal tersebut dievaluai kembali Gubernur Jateng.

Koordinator CJPW Jateng, Aries Moenarto kepada koran ini mengatakan, akan mendesak Gubernur Jateng agar melakukan evaluasi-evaluasi dana bersumber DAK di Kabupaten Kendal ini. Hal ini terkait dengan proses pengadaan buku SD/SMP berasal dari anggaran DAK tahun 2010, hingga kini belum tuntas dan didistribusikan ke sekolah-sekolah penerimanya, baik SD maupun SMP. Hal inilah yang sangat disayangkan CJPW Jateng.

“Kami akan mendesak Gubernur Bibit untuk melakukan evaluasi terkait DAK Pendidikan di Kendal ini. Mengapa sampai ada ketidak beresan dengan buku-bukunya yang belum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Padahal, ini anggaran DAK tahun 2010. Tapi sampai sekarang belum dibagikan ke sekolah-sekolah. Kalau memang ada indikasi tidak beres, atau mengarah KKN, ini harus ditindak tegas. Gubernur jangan diamkan saja,”ujar koordinator CJPW Jateng, Aries Moenarto, kepada koran ini di kediamannya, Ngaliyan Semarang, kemarin.

Dikatakan lagi, sekarang ini pihaknya tinggal kros chek ke pihak yang memiliki gawe dalam persoalan ini, yaitu ke Dikpora Kendal. Dan pihaknya juga akan melihat buku-buku SD/SMP DAK Pendidikan ini yang sudah didatangkan dari pihak kontraktor pemenang tendernya.”Dengan DAK Pendidikan jangan main-main. Banyak pejabat dan rekanan yang terseret hukum gara-gara proyek DAK ini. Jadi sebelum terjadi persoalan hukum tekait DAK Pendidikan di Kendal ini, maka ini harus dihentikan. Pak Gubernur Jateng jangan tinggal diam,”tambah CJPW Jateng, kemarin.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, pengadaan buku SD/SMP berasal dari Dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Kendal, diduga syarat dengan ketidak beresan. Ada dugaan persoalan yang membuat buku-buku senilai hampir kurang lebih Rp 16 milyar tersebut hingga kini belum didistribusikan ke sekolah-sekolah penerimanya. Sejumlah sekolah SD dan SMP mengakui belum menerima buku-buku pelajaran berasal dari DAK tersebut.

Pihak Kepala Dinas Dikpora Kendal Drs. Teguh Dwidjanto saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya mengakui belum disalurkannya buku-buku tersebut karena sesuai kesepakatan bersama antara pihak pemenang lelang dan Dikpora, berisikan sebelum buku-buku didistribusikan ke sekolah-sekolah buku itu dikirim ke Dikpora untuk dilalukan pengepakan terlebih dahulu. Saat didesak mengapa sampai hampir dua bulan belum juga didistribusikan, Teguh hanya mengusap-usap keningnya pakai telapak tangan kanannya.

Lebih lanjut Teguh menyatakan, pengadaan buku DAK Pendidikan pada prinsipnya tidak ada masalah. Baik lelang maupun spek bukunya sudah baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah lulus dari tim pemeriksanya. Jika nantinya ada bukti buku dari pihak pemenang lelang tidak sesuai spek, maka konsekuensinya harus mengganti buku-buku tersebut.

Data yang diterima koran ini menyebutkan, ada 88 sekolah SD dan 92 SMP yang berhak menerima buku DAK tersebut. Untuk sekolah SD anggarannya Rp 80 juta untuk pengadaan ruang perpustakaan, dan 180 juta untuk pengadaan buku. Pengadaan buku, berdasarkan surat keputusan Bupati Kendal nomor 420/586/2010 yang ditandatangani Bupati Siti Markesi (saat masih menjaba, red) tertanggal 20 Juli 2010, pengadaan bukunya lewat tender lelang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. (jec)

 

 

Kadinas Dikpora : Yang Tanggungjawab Pememang Tender

Dugaan Pengadaan Buku DAK Pendidikan Belasan Milyar Bermasalah

 

KENDAL – Adanya dugaan belum didistribusikannya buku-buku Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Kendal, senilai belasan milyar itu merupakan tanggungjawab penuh pihak pemenang lelang DAK. Hal itu tegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadinas Dikpora) Kabupaten Kendal, Drs. Teguh Dwidjanto, di kantornya belum lama ini. Anehnya, Kadinas Teguh ini mengaku tidak tahu siapa yang menang tendernya. Aneh kan?

“Jadi itu tanggungjawab rekanan yang menang. Dan siapa yang menang lelang, aduuhh……siapa ya….aku kurang paham. Kenal para rekanan aja tidak. Yang pasti dan jelas, soal tanggungjawab distribusi buku-buku DAK tersebut pihak pemenang lelang. Kami hanya menerima buku dan tahunya sudah beres,”ujar Kadinas Dikpora Kendal, Drs. Teguh Dwidjanto, belum lama ini.

Terkait belum beredarnya buku-buku DAK tersebut diakui Teguh. Namun pihaknya membantah jika proses lelang dan keberadaan buku-buku DAK tersebut bermasalah. Menurutnya, proses pengadaan buku tersebut sudah melalui mekanisme yang cukup jelas dan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Dikatakan Teguh, dalam prosesnya ada tim yang menanganinya. Tim tersebut merupakan tim khusus pemeriksa yang menangani buku-buku DAK.

Sehingga, lanjut Teguh, spesifikasi pengadaan buku sudah tidak diragukan lagi. Dijelaskan Teguh, sebenarnya buku-buku tersebut saat ini sedang dilakukan pengepakan untuk disiapkan pembagiannya ke sekolah-sekolah. Namun demikian, jika pada akhirnya ada buku yang tidak sesuai spek, maka konsekuensinya pihak pemenang tender mengganti buku tersebut.

Sementara, Ketua LSM Gerak Indonesia Jateng, Tohar, menyebutkan ini pembohongan public jika pihak Dikpora baru mau mendistribusikan buku-buku DAK tersebut. Pasalnya, proses lelang sudah hampir dua bulan, Namun mengapa hingga kini belum selesai diterimakan ke sekolah-sekolah. Persoalan ini tidak main-main, dan kami mencium adanya ketidak beresan dalam pengadaan buku DAK ini.

”Saya sudah kontak ke sejumlah sekolah-sekolah SMP yang menerima buku DAK. Namun apa yang terjadi, sekolah-sekolah yang kami konfirmasi belum ada yang menerima. Ini pembohongan yang harus diungkap,”ujar Ketua LSM Gerak Indonesia, Tohar, kepada koran ini, kemarin.

Seperti dberitakan koran ini kemarin, ratusan ribu buku berasal dari dan DAK Pendidikan diduga kuat belum didistribusikan ke sekolah-sekolah penerimanya. Buku-buku tersebut tersimpan di sebuah kantor di komplek PGRI Kendal yang buku SMP, sedang buku SD di sebuah rumah dinas Pejabat penting Pemkab Kendal. Kejadian ini dipersoalkan LSM Gerak Indonesia Jateng. LSM yang khusus membidangi pengawasan pendidikan di Jateng. Nilai buku yang ditenderkan mencapai kurang lebih Rp 16 milyar. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemenang lelang buku DAK, yaitu PT A.I dan PT B.I, keduanya yang berkedudukan di Semarang ini belum bisa dikonfirmasi terkait pernyataan Kadinas Dikpora Kendal tersebut. (jec)

 

 

Pengadaan Buku DAK SD/SMP Rp 16 M Misterius

Di Kendal, LSM GI Jateng Turun Investigasi

KENDAL – Ratusan ribu buku pelajaran sekolah SD dan SMP di Kabupaten
Kendal yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat,
misterius keberadaannya. Proses lelang dan pengadaan yang dilakukan
akhir November 2010, hingga kini kenyataannya belum didistribusikan ke
sekolah-sekolah yang berhak menerimanya. Pengadaan buku yang nilainya
belasan milyar tersebut, diduga syarat dengan ketidak beresan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua LSM Gerak Indonesia (GI) Jateng, Tohar,
di Kejati Semarang kepada koran ini, Rabu (19/1) kemarin. Tohar
bersama anggota timnya, menyatakan, telah menemukan indikasi kuat
ketidak beresan dengan system pengadaan buku-buku SD/SMP berasal dari
DAK Pendidikan di Kabupaten Kendal ini. Dugaan ketidak beresan
tersebut diperkuat hingga sekarang belum tersalurkannya buku-buku ke
SD/SMP di Kendal.
“Sejak awal kami sudah mengindikasikan pengadaan buku SD/SMP ini akan
ruwet. Karena pihak kontraktor sebenarnya belum ada yang siap. Namun
semua ini terkesan dipaksakan. Sehingga, jadinya ya tidak karuan.
Harusnya sudah tersalurkan, tapi hinga kini belum disalurkan. Dan yang
patut diketahui, turut diduga juga, buku-buku yang sudah dikirmkan ke
Dikpora Kendal tidak memenuhi spesifikasi dan lulus push book.
Sehingga, pihak Dikpora sendiri masih bingung nampaknya,”ungkap Tohar,
kemarin.
Dari data LSM GI Jateng ini, rinciannya untuk SD ada 426800 buku.
Sedang SMP berjumlah 156400. Tohar berharap, agar Dikpora Kendal
segera melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk minta tanggungjawab
terhadap pemenang tender DAK SD/SMP untuk mendistribusikan
buku-bukunya ke pihak sekolah yang menerimanya.
Ada dua pemenang tender pengadaan buku DAK SD/SMP tersebut.  Menurut
LSM GI ini, adalah PT. AI. Dan PT. BI, keduanya berkedudukan di
Semarang. Ada indikasi kuat ketidak beresan dalam pengadaan buku DAK
SD/SMP ini akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh LSM yang
bergerak di bidang pendidikan di Jateng ini.
Pihak panitia lelang dariDinas Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal,
saat dikonfirmasi, membenarkan adanya data hasil lelang pengadaan buku
SD/SMP berasal dari DAK tersebut. Lelang buku DAK SD/ SMP tersebut
dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi
Jateng pada 24 November 2010. Pemenangnya, PT. BI dan PT. AI. Keduanya
berdomisili di Semarang.
Terkait dugaan buku yang bermasalah karena belum tersalurkan ke pihak
sekolah-sekolah tersebut, pihak panitia lelang dan Dinas Binamarga dan
pengairan tidak tahu menahu soal tersebut. Salah seorang panitia,
Sudaryanto, saat ditemui koran ini mengaku, dirinya hanya bertugas
sebagai panitia lelang. Setelah proses selesai, semua tanggungjawab
berada diintansi yang memiliki wewenang.
“Dana Alokasi Khusus Pendidikan, ya pada Dikpora (Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga) Kendal. Kami haya memfasilitasi proses
pelelangannya saja. Adapun soal belum beredarnya buku-buku tersebut,
itu sepenuhnya ada ditangan Dikpora. Tinggal isi kontraknya bagaimana,
apakah harus selesai pada tahun 2010, atau bagaimana, itu yang lebih
tahu pihak Dikpora Kendal,”ujar Sidaryanto, pejabat Dinas Marga dan
Pengairan Kabupaten Kendal yang menjadi panitia lelang DAK Pendidikan
Kendal, kepada koran ini di kantornya, Selasa (18/1) kemarin.
Kepala Dinas Dikpora Kendal Drs. Teguh Dwidjanto, saat dikonfirmasi di
kantornya, mengakui buku-buku tersebut memang belum disalurkan.  Saat
ini buku-buku itu masih digudang dan dalam proses pngepakan. Soal
tanggungjawab pendistribusian buku-buku ke sekolah-sekolah adalah
adalah pihak rekanan, dalam hal ini PT. BI dan PT. AI Semarang.
Terkait masih menumpuknya buku-buku tersebut, pihaknya mengaku tidak
masalah. Karena dalam lembaran kontrak dengan dua perusahaan penerbit
dan percetakan tersebut, buku-buku harus masuk digudang dulu dan
selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan.
“Setelah kami periksa buku-buku itu, baru nantinya disalurkan.
Pokoknya, pada prinsipnya proses pengadaan lelang tidak bermasalah.
Sudah sesuai prosedur dan sesuai spesifikasi. Jadi saya jamin tidak
masalah,”terang Drs. Teguh Dwidjanto, di kantornya kemarin. (jec)

Karding Serahkan Pemilukada Pekalongan ke Kirman

Ketua Garda Bangsa dan PAC PKB Dukung Bisri Romli

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga kini belum memutuskan siapa yang bakal mendapat rekomendasi untuk jadi calon Bupati Pekalongan. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh ketua DPP PKB, Abdul Karding, disela-sela musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) DPC PKB Kendal, di gedung PKPN Kendal, Minggu (16/1) kemarin. Tidak jelas alasannya, namun ketika didesak, Karding yang dikenal kalem ini, hanya mengatakan ‘no coment’.

“Untuk urusan Pemilukada Pekalongan saya no komen. Silahkan ke pak Kirman (Sukirman) aja. Sudah tak serahkan ke pak Kirman untuk mengatasinya. Silahkan…silahkan ke pak Kirman,”kata Abdul Karding dengan nada rendahnya.

Saat dikonfrontasikan ke Sukirman, wakil ketua DPW PKB Jateng ini, pihaknya siap untuk mensukseskan jalannya pemilukada di Kabupaten Pekalongan. Selain dia sudah mendapat mandat politik dari DPP PKB, politisi PKB ini asli kelahiran Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.”Prinsipnya kami siap mensukseskan untuk bisa memenangkan,”kata Sukirman, kepada koran ini kemarin.

Terkait dengan rencana rekomendasi, Sukirman terkesan ragu menyebutkan karena hal tersebut wewenang DPP PKB. Dia tidak mau mendahului kehendak DPP.”Nanti saja kita bahas Muscablub DPC PKB Kendal dulu biar sukses,”ujar Sukirman.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Pekalongan berlangsung 1 Mei 2011. DPC PKB Kabupaten Pekalongan, mengajukan dua nama calon, yakni ketua DPC PKB Bisri Romli dan Inchumbent Siti Qomariyah. Keduanya bersaing a lot untuk merebut posisi calon Bupati dari PKB. Kabar yang beredar, Qomariyah juga sudah dipinang PDI Perjuangan. Dan aelit PDI Perjuangan dan PKB sendiri sudah deal koalisi dengan mengusung Qomariyah – Ruswadi.

Asif Kholbi, fungsionaris DPC PKB Kabupaten Pekalongan, saat dihubungi koran ini mengatakan, siapapun yang bakal mendapat rekomendasi, pihaknya siap untuk mengamankan dan memenangkannya. Terkait nama Qomariyah, Asif, yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan ini mengakui, Qomariyah mendapat restu dari DPD PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan PKB. ”Siapapun yang dapat rekomendasi, kita amankan dan wajib hukumnya untuk memenangkan. Nantinya, siapa yang direkomendasi DPP PKB, itulah calon yang terbaik,”kata Asif, saat dihubungi koran ini melalui ponselnya, kemarin.

Sementara, Ketua Garda Bangsa DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Cashuri, kepada koran ini dengan tegas menyatakan, garis setruktural partai (DPC PKB Kabupaten Pekalongan) mendukung ke Bisri Romli. Alasannya, Bisri adalah ketua DPC PKB dan kader partai terbaik.”Kita dukung ke pak Bisri. Setruktural partai dengan tegas dan sudah jelas mendukung ke pak Bisri untuk mendapatkan rekomendasi DPP PKB. Kalau sampai rekomendasi jatuh selain ke pak Bisri, mau jadi partai ini kedepan,”kata Cashuri yang juga Ketua PAC PKB Kajen ini, saat dihubungi melalui ponslenya. kemarin.

Dikatakan Cashuri, Siti Qomariyah yang sekarang masih aktif jadi Bupati, tidak pernah memikirkan PKB. Padahal, kata Buled (panggilan akrab Cashuri) ini, dia jadi Bupati Pekalongan karena didukung PKB saat Pemilukada tahun 20006 lalu.

Sementara, Siti Qomariyah sendiri pada kesempatan ditemui koran ini mengatakan, terkait dengan rekomendasi DPP PKB, sepenuhnya diserahkan ke PKB. Termasuk Ketua DPC PKB Bisri Romili, dia menyerahkan sepenuhnya ke DPP PKB. Kedua calon kandidat ini sama-sama bersaing dengan keras untuk bisa mendapatkan ‘kue manis’ DPP PKB untuk bisa melenggang bertarung ke kancah perebutan kursi Bupati Pekalongan pada 1 Mei 2011. (kor-jec)

Wacana Bupati Kendal Gratiskan Kios Pasar Boja

Alex: Uang yang Masuk Kasda Tidak Bisa Ditarik!

Janji Bupati Kendal dr. Hj Widya Kandi Susanti HB, MM yang akan
menggratiskan kios pasar Boja, akhirnya bakal kandas alias tidak
terwujud.  Padahal, janji  Bupati Kendal tersebut pernah disampaikan
langsung pada saat sidak (inspeksi mendadak) didepan ratusan pedagang
pasar penghuni kios dan los pasar Boja yang baru dibangun akibat
kebakaran pada  akhir Mei 2007 silam.

Buktinya, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD)
Kabupaten Kendal, Alex Supriyono, SH, MM dengan tegas menyatakan, apa
yang disampaikan Bupati Widya tersebut  tidak sesuai aturan
perundang-undangan yang tertuang  pada Perda Kabupaten Kendal itu
sendiri. Dikatakan Alex, uang yang sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda)
tidak boleh ditarik kembali.

“Jadi, uang yang sudah masuk ke Kasda tidak boleh ditarik kembali.
Terkait dengan pernyataan Ibu Bupati  yang akan mengembalikan uang
pedagang yang sudah disetorkan ke Kasda, itu tidak bakal terwujud.
Karena secara jelas melanggar aturan Perda itu sendiri,”ujar Alex,
saat dihubungi ini, melalui ponselnya.

Makin jelas, pada Senin (10/1) lalu, Alex Supriyono bersama Kepala
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal,  Hj, Dra. Eny Widaryanti dan
jajarannya, termasuk Muspika Kecamatan Boja melakukan pertemuan dengan
sejumlah perwakilan pedagang yang menempati kios dan los pasar Boja di
komlek pasar Boja sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Alex menyebutkan,
dari pasal per pasal sesuai Perda Kabupaten Kendal yang ada,
kepemilikan kios atau los di pasar Boja tidak boleh gratis. Namun ada
celah, yakni memberikan hadiah pada pemilik kios, diberikan potongan
harga 50 %.
Salah seorang pemilik kios Ferra, saat ditemui mengaku, pihaknya
kurang sreg dengan penjelasan Alex. Pasalnya, diskon sebesar 50% dari
total harga Rp 35 juta yakni Rp 17,5 juta hampir semua pemilik kios
sudah membayarnya. Sehingga, apa yang dikatakan Bupati Kendal tersebut
sama saja tidak bisa menggratiskan.

“Semua pedagang pasar Boja sini sudah tahu pak, ketika itu Bupati
Widya sedang sidak ke sini lalu menyampaikan akan menggratiskan untuk
kepemilikan kios atau los pasar Boja. Jika sudah ada yang membayar,
uangnya akan dikembalikan. Sejak itulah, semua pedagang berharap bisa
uang tersebut kembali lagi. Karena uang itu kebanyakan hasil hutang
juga,”aku salah seorang pemilik kios toko busana Ferra, kemarin.

Menarik tentunya, unik serta patut dijadikan penelusuran hingga
tuntas. Yah…..berawal diruangan kerja Bupati Widya inilah awal wacana
menggratiskan kios dan los di komplek pasar Boja yang bekas kebarakan
tersebut tersebut. Bagaimana wacana itu sampai terlontarkan? Ada siapa
saja? Dan mungkinkan ada sekenario manajemen politik dibalik ini
semua?  (jec)

9 Kebohongan SBY…!!!

JAKARTA–MICOM: Para aktivis, di antaranya Yudi Latief, Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun, Senin (10/1), menyampaikan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sembilan kebohongan lama tersebut antara lain, pertama pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.

Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.

Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadis asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.

Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.

Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.

Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.

Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungu dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.

Kesembilan tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.

Sedangkan 9 kebohongan baru SBY, di antaranya: pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.

Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.

Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.

Keempat, Presiden mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.

Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.

Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.

Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.

Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.

Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.