2 Anggota Fraksi PDIP Kendal Terancam di-Recall

Posted: Januari 5, 2011 in NEWS POLITIK

Mbalelo Perintah Bose…..

KENDAL – Gara-gara tidak mendukung kebijakan partainya, dua orang
anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kendal, terancam di recall. Dua
anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut adalah Suroto dan Eko Kumoro.
Keduanya mendapat sanksi berat tersebut karena tidak mengindahkan
perintah petinggi partainya, yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten
Kendal, dr. Hj Widya Kandi Susanti HB, MM terkait dengan pembahasan
Pansus pada Raperda perubahan ke dua no 10 tahun 2007 tentang
keududukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, pada Rabu (29/12)
lalu. Berdasarkan intruski politiknya, dr Hj Widya menginginkan untuk
penghasilan tambahan carik (sekretaris Desa) minimal 35 persen. Namun
hasil voting, dimentahkan oleh lawan politiknya di dewan. Carik hanya
dapat 25 persen saja.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPC PDI Perjuangan dr. Hj Widya Kandi
Susanti, merasa tersinggung berat dengan sikap dua anggota fraksinya
di dewan tersebut. Dia  dengan tegas  menyatakan, bahwa anggota Fraksi
PDI Perjuangan tersebut bakal di recall. Pasalnya, sudah tidak
mengindahkan lagi rel komando dari partainya.”Ya, sudah ada koordinasi
dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dia di recall,”tegas  dr Hj
Widya Kandi Susanti, yang juga Bupati Kendal, kepada koran ini, Selasa
(4/1) kemarin.

Sementara, Ketua Pansus H Prapto Utomo, kepada koran ini mengatakan,
sebenarnya jika ke dua anggota fraksi tersebut (Suroto dan Eko Kumoro)
ikut mendukung dalam pembahasan Raperda di Pansus tersebut, kebijakan
Bupati Kendal dr Hj Widya Kandi Susanti terkait Raprda tentang
perubahan ke dua no 10 tahun 2007 tentang kedudukan keuangan kepala
desa dan perangkat desa ini akan sukses. Yaitu dengan target minimal
35 persen. Namun kenyataannya, dalam voting dimenangkan dari pihak
lawan politik, yaitu 25 persen. Itupun melalui perjuangan lobi yang
cukup melelahkan yang dilakukan ketua pansus, H Prapto Utono. Karena
pada awalnya mentok 20 persen.

“Semua yang ikut pansus, termasuk para Sekdes dan Kades tahu semua
akan ini. Dari Fraksi PDI Perjuangan seharusnya tiga suara, termasuk
saya sendiri. Namun dua anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan
sendiri malah tidak dukung. Padahal, ketua pansus saya sendiri, yang
nota bone-nya Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Tapi mereka saya lihat
menyepelekan. Dan hasil pansus ini sudah kami laporkan ke Bupati dan
Fraksi sudah mengambil tindakan,”ujar Ketua Pansus H Prapto Utono,
kemarin.

Menurut Prapto, dalam pembahasan Raperda tentang didukung PAN dan PKB,
dirasa sudah cukup, karena jumlah pansus ada 16 orang. Dengan didukung
PAN, dan PKB, jumlah suaranya ada 9. Namun saat finalnya (voting) 2
anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, yang satu tidak hadir (Eko
Kumoro), dan yang ikut pansus (Suroto) malah absain.
“Dalam voting yang pertama, saudara Suroto malah ikut dukung pihak
lawan. Namun dapat saya kuasai yang akhirnya voting diulang. Dalam
voting ulang inilah, saudara Suroto malah tidak dukung kami alias
absain. Jadi suaranya sama. Dan inilah yang akhirnya dari pihak kubu
lawan yang memenangkan 20 persen, namun akhirnya dapat kami
perjuangkan sampai 25 persen. Ini yang sangat memalukan saya selaku
ketua pansus, karena dari anggota se-fraksi sendiri malah tidak
mendukung. Dan jelas Ibu Bupati merasa tersinggung berat secara
politik,”tambah H Prapto.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan H Munawir, saat dihubungi
mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan ke Ketua DPC PDI Perjuangan
(dr. Hj Widya Kandi Susanti HB, MM, red) terkait kelakuan yang
dilakukan Suroto tersebut.

Sementara, Eko Kumoro saat dihubungi melalui ponselnya belum bersedia
memberikan komentarnya. Sedang Suroto, berdasarkan keterangan Ketua
Pansus H Prapto Utono, Suroto tidak ikut mendukung agar Carik dapat
penghasilan tambahan lebih dari 30 persen karena khawatir para kades
dan perangkat akan melakukan aksi demo. Dengan alasan inilah, menurut
Prapto, Suroto mengambil tindakan individu tanpa mengindahkan intruski
politik dari Ketua DPC PDI Perjuangan yang tidak lain adalah Bupati
Kendal sendiri.

Perlu diketahui, awal muara dari pansus yang mambahas tentang tambahan
penghasilan carik tersebut dari janji Bupati Kendal, saat acara halal
bi halal selepas Idul fitri beberapa bulan yang lalu. Di mana, saat
Bupati dr Hj Widya Kandi Susanti menyampaikan sambutannya, dia
menyatakan, akan memperjuangkan nasib carik yang sekarang sudah
menjadi PNS. Karena jadi PNS secara otomatis tanah bengkok yang
digarapnya harus dikembalikan ke kas desa. Namun Bupati Widya
mengambil kebijakan lain karena sejumlah daerah lain telah sukses
menerapkan sistem cariik akan mendapat 50 persen dari jumlah bengkok
digarap. Tapi ada daya, perjuangan Bupati yang masih ada trah darah
biru Prabu Brawijaya ini, kandas ditengah jalan gara-gara ‘dihianati’
anak buahnya sendiri. (kor-jec)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s