Di Kendal, Pegawai Negeri Nyambi Direktur RS Islam

Posted: Juli 14, 2010 in NYOROT PEJABAT

Langgar PP No 6 Tahun 1974

KENDAL – Seorang pegawai negeri yang menyandang gelar dokter dari Dinas Kesehatan Pemkab Kendal, belakangan diketahui merangkap jabatan sebagai direktur di sebuah rumah sakit Islam di Kendal. Dokter tersebut berinisial MH, warga Ngaliyan Semarang. Dokter yang memiliki golongan kepangkatan III B tersebut, diduga telah menyalahi aturan kepegawaiannya sebagai pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah. Kejadian ini akhir-akhir ini menjadi perebatan hangat dilingkungan Dinas Kesehetan Pemkab Kendal dan instansi Puskesmas Kaliwungu, dimana dokter MH tersebut berpraktek sebagai dokter umum.

Data yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Kendal, dokter MH tercatat pada tahun 2009 masuk sebagai CPNS setelah sebelumnya menjadi PTT dari pusat. Pihak BKD Pemkab Kendal sendiri belum mengetahui kejadian ini lantaran yang bersangkutan (dr MH, red) tidak pernah mengajukan surat tertulis kepada Bupati untuk menjadi pimpinan diperusahaan swasta tesebut.

Kepala BKD Kendal, Agus Susanto SH melalui skretarisnya Puji Astuti didampingi sejumlah stafnya, menyatakan, intinya, Pegawai Negeri itu dilarang merangkap jabatan diperusahaan swasta. Sesuai PP nomor 6 tahun tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, itu jelas ada larangan keras bagi ruang golongan IV/a. Namun dibagian lain ada catatan, seperti disebutkan pada Bab II tentang pembatasan berusaha, yakni pasal 2 ayat 3, adalah pegawai negeri yang ruang golongannya III/d kebawah, bisa menjabat diperusahaan swasta namun dengan catatan harus mengantongi surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Nah, apakah dokter MH mengantongi surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang? Tentunya dalah hal ini adalah Bupati Kendal? Dikemukakan Puji Astuti, hingga sekarang dokter MH tersebut belum pernah dan tidak pernah mengajuk surat tertulis untuk menjabat sebagai pimpinan/direktur di rumah sakit Islam swasta tersebut. “Yang jelas, meruntut aturan yang ada ya tentunya itu salah,”ungkap Skretaris BKD Kendal, Puji Astuti, saati ditemui di ruang kejanya, kemarin.

Saat dikonfirmasi di sumah sakit Islam dimana tempat dokte MH bekerja, seorang sekretaris, Pirin, menjelaskan, dokter MH memang diakui menjabat direktur di rumah sakit Islam tersebut. Namun terkait setatusnya yang dinilai ada kaitannya dengan kedinasannya sebagai pegawai negeri, ia tidak berani memberikan keterangan lebih lanjut. Saat dihubungi via pesan singkat dari ponselnya, dokter MH menyatakan, ia bekerja sebagai CPNS di puskesmas Kaliwungu Kendal.

Terkait masih setatus calon pegawai negeri sipil (CPNS), Puji Astuti dari BKD Kendal ini menyatakan, tetap dalam aturannya doktre MH harus mengantongi ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati Kendal.

Sementara, dari Dinas Kesehatan Kendal sendiri, dr Riski tidak bisa dijumpai di kantornya. Melalui skretarisnya, Nunik, mengatakan, terkait dengan setatus jabatan boleh atau tidaknya dokter MH menjabat sebagai direkutr di rumah sakit Islam, adalah BKD Kendal. Dokter MH brepraktek di Puskemas Kaliwungu sebagai dokter praktek yang memikiki jam keja shift, layaknya dokter-dokter lainnya. (meteor)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s