SPj APBD 2007 Tidak Sesuai Prosedur

Posted: Juli 8, 2008 in sorotan pejabat kendal

klik meterpantura buka for berita

Rekomendasi BPK RI untuk Pertimbangkan SOTK Baru

KENDAL – Surat Pertanggungjawaban (SPj) APBD Kendal tahun 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang saat ini ditampuk Wabup Dra Hj Siti Nurmarkesi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam penyajiannya tidak sesuai prosedur. Yakni dalam pengakuan realisasi belanja daerah senilai Rp 390. 018. 793. 534 tapi berdasarkan poin 1 dalam “Rresume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadaptperaturan perundang-undangan’ yang diaudit BPK laporan SPj Pemkab Kendal tersebut tidak yakini kewajarannya.

Ada 14 item temuan BPK soal laporan keuangan ABPD tahun 2007 tersebut. Dalam penilaian BPK tersebut, selain menyoroti SPj senilai Rp 390 milyar, BPK juga menyoroti tentang dana jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) senilai Rp 5. 000. 275. 847, dan sisa dana JPKMM senilai Rp 3. 147. 776. 102 tidak disajikan dalam LKPD Kabupaten Kendal taun 2007. Selanjutnya, penjualan sapi kereman dan sewa kios pasar tahun anggaran 2007 belum terlesaikan sebesar Rp 1. 352. 312. 800.

Temuan BPK lagi yaitu tentang pengalokasian kegiatan olahraga Persik Kendal senilai Rep 2 milyar lebih dinilai kurang tepat. Penganggaran dana realisasi belanja modal untuk pihak ketiga Rp 3 milyar lebih. Temuan BPK lainnya, realisasi belanja atau biaya leason officer Rp 557 juta. Belanja modal pengadaan tanah senilai Rp 1, 038 milyar tidak sesuai ketentuan sehingga ada anggaran pembebanan keuangan daerah senilai Rp 270 juta lebih. Pengakuan belanja RSUD Swadana sebesar Rp 24 milyar tidak sesuai dengan realisasi belanja sesungguhnya.

Keterlambatan klaim askes miskin RSUD Soewondo Kendal belum dikenakan denda sebesar Rp 61 jutaan lebih. Dalam laporan Spj Pemerintah Kendal tentang penyajian aset daerah kurang tepat diyakini kewajarannya. Realisasi pengeluaran kas sebesar Rp 2 milyar kepada pihak ketiga tidak sesuai kontrak dan dilaksanakan tidak sesuai prosedur. Realisasi pemungutan dan penyetoran pajak negara tidak sesuai ketentuan dan tidak disajikan dalam laporan arus kas per 31 Desember 2007. Terakhir, pinjaman bergulir yang telah jatuh tempo belum terlunasi sebesar Rp 2 milyar dan daana sebesar Rp 149 juta belum digulrikan ke masyarakat oleh pemerintah. Sedang dua item lainnya adalah saldo piutang penguatan modal yang tersaji dalam neraca daerah tidak diketahui kejelasannya.

Berdasarkan sumber dari kalangan dewan Kendal menyebutkan, hasil audit BPK RI APBD tahun 2007 terkesan amboradol. Menurut sumber yang enggan disebutkan tersebut, hampir semua dinas direkomendasikan kepada Bupati Kendal untuk menegur semua Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Kendal. Bahkan disebutkan pula berdasarkan kelemahan sistem manejemen Pemkab Kendal oleh BPK RI merekomendasikan ke Bupati Kendal segere menetapkan rekening kas umum daerah dengan surat keputusan Bupati, dan untuk selanjutnya lebih mempertimbangkan untuk dilakukannya pergantian personel, alias Susuanan Organisai dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

Artinya bisa jadi harus ada perombagan pemimpin setiap SKPD baru lagi. Karena settiap SKPD dinilai tidak berhasil. Dan ini sesuai komitmen Bupati Kendal dalam hal ini Bu Wakil (Dra Hj Siti Nurmarkesi) harus mempertimbangkan SOTK baru,”ujar sumber dari kalangan dewan, kepada HARIAN METEOR, Selasa (8/7) kemarin.

Dan berdasarkan data temuan BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang ditandatangani Akuntan, Register Negara Indra Syahputra sesuai yang diterima wartawan koran ini, BPK meminta memberi perintagan keras tertulis kepada konsultan pengawas yang telah menyatakan prestasi fisik pekerjaan sampai 100 persen. Padahal, sesuai pemeriksaan BPK RI tersebut ditemukan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Ketua DPRD Kendal Drs H Akhmat Suyuti ketika dihubungi koran ini hanya menggeleng-gelengkan kepala saja sebagai isyarat dalam kesulitan menelaah hasil audit BPK RI tersebut. Dan hampir semua kalangan dewan ketika dimintai tanggapannya atas hasil audit BPK tersebut, rata-rata menilai ekskutif lemah dalam menata manajemen akuntanisnya. Sehingga, kata mereka perlu dilakukan perombagan saja.

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kendal H Mulyadi SH MH ketika dihubungi ponselnya melalui short masage service (SMS) terkait hasil audit BPK RI tersebut sejak Senin (7/7) lalu tidak ada tanggapan apapun. (jec)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s