UU Pemilu Perlu Diamandemen

Posted: Juli 6, 2008 in NEWS POLITIK

klik meteorpantura untuk buka form berita terkini

SEMARANG-. Undang-undang Pemilu No 10 tahun 2008 dan undang-Undang Partai politik No.2 tahun 2007 dinilai tidak credible. Sebab tidak adanya mekanisme audit eksternal dan hilangnya kewajiban pelaporan dan audit atas dana penyumbang. Sehingga banyaknya celah yang dimanfaatkan partai politik (parpol) untuk berbuat curang. Hal itu terungkap dalam workshop yang digelar Indonesian Coruption Watch (ICW) bekerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, belum lama ini di Prambanan Room Hotel Graha Santika.

Pemateri dalam Workshop dengan tema “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Partai Politik dan Dana Kampanye” tersebut antara lain, Slamet Haryanto dari LBH Semarang, Taufik CH, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jateng dan Hasyim Asy’ari, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jateng dan Koordinator Divisi Politik Indonesian Coruption Watch (ICW).

Dalam diskusi itu Koordinator Divisi Politik Indonesian Coruption Watch (ICW) menyatakan, dalam kedua undang-undang tersebut tidak adanya pemisahan dana parpol dan dana kampanye, tidak ada kewajiban rekening khusus kampanye, tidak ada pengaturan sumber dana dari korporasi dan lemahnya mekanisme audit KPU. Sehingga banyak celah bagi pelaku politik untuk melakukan kecurangan.

“Mekanisme pengawasaan KPU atas keuangan parpol juga lemah. Selain itu subsidi APBN/ABPD untuk parpol juga menjadi masalah tersendiri,” jelasnya

Lebih lanjut dijelaskan Adnan, bahwa dalam UU tersebut tidak diatur soal sumbangan mayarakat adalah hutang. Sehingga pengembaliannya berbentuk hal lain yang seringkali mengintervensi kebijakan-kebijakannya ketika terpilih. Menurutnya dari penelitian ICW, banyak ditemukan penyumbang fiktif yang tidak jelas identitasnya. Modus lain, ditemukan banyak indikasi sumbangan yang dipecah-pecah untuk menutupi identitas penyumbang sebenarnya.

Hasil dari diskusi itu menghasilkan rekomendasi untuk KPU. Diantaranya perlu diatur rekening khusus dana kampanye yang diperkuat surat keputusan (SK) KPU tentang tata tertib administrasi. Adanya aAuditor laporan dana parpol yang juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga membentuk tim audit independen yang dapat diakses mudah oleh masyarakat. Tentang mekanisme pengawasan public terhadap dana kampanye, direkomendasikan bahwa parpol harus melaporkan keuangannya kepada public secara periodik. Pelaporan itu bisa melalui website, media cetak atau elektronik. “Pelaporan itu agar masyarakat tahu,” kata M. Noer, juru bicara LBH Semarang. Dalam pembahasan itu juga tentang pemisahan dana yaitu antara dana perpol dan dana kampanye serta penghapusan dana APBD/APBN untuk parpol. (tio)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s