Edan, Mafia Peradilan Sudah Melembaga

Posted: Juli 2, 2008 in kasus sidang

SEMARANG- Kasus Artalyta Suryani yang menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan adalah bukti reformasi peradilan dan aparatur penegak hukum sulit dilakukan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangninya, yaitu regulasi yang masih mempunyai celah untuk korupsi dan praktek mafia. Kemudian metode pengawasan yang lemah dan adanya tindakan melindungi korps. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) juga belum bisa meng cover seluruhnya karena KY hanya ada di Jakarta. Tentu saja sulit mengawasi berbagai macam bentuk mafia peradilan di seluruh Indonesia sehingga mafia peradilan tumbuh subur di lingkungan lembaga penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Hal itu terungkap dalam diskusi digelar sebagai puncak acara serah terima dan sumpah jabatan Direktur LBH Semarang 2008-2011, Siti Rakhma Mary H, SH menggantikan direktur sebelumnya, Tandiono Bawor Purbaya, SH. Dalam diskusi bertajuk “Mafia peradilan, Acces To Justice, dan Peran Civil Society” itu digelar oleh LBH Semarang di Vina House, Senin (30/6) malam kemarin. Dengan pembicara Asep Rahmat Fajar sebagai tenaga ahli Komisi Yudisial serta Donny Danardono dari Unika Soegijapranata dan Zainal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Diungkapkan Asep, saat ini sedikitnya 6000 hakim tersebar di lebih dari 300 kabupaten /kota, sehingga pihaknya sulit mencari data-data. Karena itu element masyarakat seperti mahasiswa, LSM dan ormas keagamaan sangat mendukung kerja-kerja KY. “Peran masyarakat sipil tersebut memunculkan ide untuk membangun jaringan KY ke seluruh penjuru nusantara,” jelas Asep.

Saat ini ada 7 regional jejaring yang telah dibentuk oleh KY. Diantaranya ialah regional Medan, Palembang, Malang, Mataram, Pontianak, Kendari, dan Ambon. Tugasnya melakukan serangkaian penelitian dibidang hukum dan putusan-putusan hakim yang kontroversial di daerah. Juga menginvestigasi perilaku hakim dan membangun jaringan advokasi masyarakat serta pertukaran informasi antar daerah. “hasil kerja jaringan ini juga dapat membantu kerja hakim, terutama hasil kajian dan analisisnya akan menajdi literature penting dalam meningkatkan kemampuan para hakim,” tambahnya.

Zainal Abidin lebih menyoroti reformasi hukum di Indonesia. Menurutnya reformasi hukum mencakup tiga hal, reformasi perundang-undangan, pembenahan peradilan, dan reformasi apparatur penegak hukum.

Ditambahkan oleh Donny Danardono, selama ini praktek mafia peradilan motifnya tidak semata-mata karena factor uang. Ideology penegak hukum dan oportunisme karena mengejar jabatan tertentu bisa menajdi motif lain suburnya mafia peradilan. (tio)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s