DPRD Kendal Desak Wabup Markesi Klarifikasi Terbuka

Posted: Juli 2, 2008 in NYOROT PEJABAT

klik meteorpantura (atas) untuk mengetahui form subyek berita

KENDAL – Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Kendal Dra Hj Siti Nurmarkesi yang dinilai melecehkan anggota dewan DPRD Kendal terus bergulir kepublik. Sebelumnya, sidang paripurna perhitungan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2007 menemui deadlock sebagai wujud protes politiknya. Dan kini, protes tersebut mengkerucut hingga anggota dewan akan menuju kesepakatan desak agar Wabup Marksi klarifikasi soal pernyataan yang mengundang kontrovesial tersebut. Bahkan, anggota dewan tidak akan ikut menetapkan perhitungan APBD Kendal tahun 2007 sebelum Wabup Kendal tersebut klarifikasi secara resmi.

Pernyataan Wabup Kendal tersebut menurut sumber dari kalangan dewan ketika meresmikan sekolah SMK Pageruyung pada 26 Juni 2008 lalu, menyebutkan saat itu anggota dewan tidak datang karena sedang meresmikan proyek di Surabaya dan Jakarta. Padahal, saat itu anggota dewan sedang jalani kunker. Pernyataan inilah yang menyulut kemarahan anggota dewan Kendal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kendal H Hasanudin Ars, Sm SE, M.Si kepada HARIAN METEOR mengatakan, mengultimatum Wabup Markesi agar segera melakukan klarifikasi atas pernyataan dimuka umum ketika meresmikan SMK Pageruyung beberapa waktu lalu. Ke dua, akomodasi yang dibawa DPRD Kendal harus diperhatikan serius dari masing-masing wakil daerah pemilihan. Dan ke tiga, kedepan Wabup Markesi harus memiliki itikad lebih baik dan santun terhadap lembaga wakil rakyat di Kendal ini.

Dewan berharap agar ekskutif bisa menghargai legislatif dalam jalani tugas dan wewenangnya. Cobalah saling menghormati dan menghargai dari fungsi dan kedudukan masing-masing. Dan saat jadwal Bu Wabup meresmikan SMK Pageruyung itu tidak ada dalam jadwal. Biar ekskutif tahu intinya ya ngundang saja tidak. Dan saat itu ekskutif sebenarnya sudah tahu kalau kami ini sedang jalani tugas kunker di Surabaya dan Jakarta. Jadi ini maunya apa-apaan, gitu”?ujar H Hasanudin, kepada koran ini Selasa (2/7) kemarin.

dr. Joko Kartono dari Fraksi PAN juga menyayangkan sikap Wabup Markesi tersebut. Dan menurutnya, klarifikasi memang harus ada. Dikatakan Joko, seharusnya ekskutif memahami bahwa mekanisme jadwal anggota DPRD saat itu (peresmian SMK Pageruyung) dalam panmus di dewan juga diketahui pihak ekskutif. “Pokoknya apa yang jadi pernyataan saudara Wabup Kendal itu tidak pada tempatnya. Klarifikasi harus ada. Dan ketika kami kunker tentu ya ada bagian dari ekskutif. Dan ekskutif itu yang memberikan ijin kan Bu Wabup. Seyogyanya Bu Wabup tahu kalau kami ini sedang jalani tugas,”papar Joko Kartono, kepada koran ini kemarin di kantornya.

Sementara, Fraksi Demokrat juga menyatakan desak Wabup untuk Klarifikasi. Anggota Fraksi Demokrat Saefudin menyatakan, ia bersama fraksi lainnya sudah sepakat untuk mendesak agar Wabup Kendal klarifikasi atas pernyataan yang mengundang kontrovesial tersebut. Sekretaris Fraksi PPP HM Taufikullah ST, kepada koran ini mengatakan, soal klarifikasi pihaknya menyerahkan pada rekan-rekan anggota dewan lainnya. Namun yang ditegaskan bahwa pernyataan Wabup Markesi sebagai wujud pernyataan orang kecil.

Saya nilai apa yang dinyatakan oleh saudara Wabup Kendal itu tidak melecehkan anggota dewan. Tapi justru melecehkan diri sendiri. Masalahnya, omongan seperti itu sangat tidak pantas diucapkan seorang pemimpin. Itu pantasnya omongan anak kecil. Saya yakin saudara Wabup Kendal saat itu tahu kalau anggota dewan sedang jalani kunker. Lha kok malah nyindir kami-kami ini disebutkan sedang meresmikan proyek-proyek di Surabaya dan Jakarta. Biarkan saja. Dengan adanya kasus ini penilaianku kualitas Bu Wabup Kendal seperti itu,”tandas Taufik, kepada koran ini, kemarin.

Wabup Kendal Dra Hj Siti Nurmarkesi ketika di hubungi ponselnya melalui fasilitas short masage service (SMS) koran ini terkait desakan anggota dewan untuk klarifikasi hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Sementara, Sekda Kendal H Mulyadi SH ketika dihubungi koran ini terkait ancaman perhitungan APBD tahun 2007 tidak bakal ditetapkan jika Wabup Kendal belum klarifikasi, Mulyadi enteng jawabnya.

Biarkan saja. Yang penting ekskutif sudah menyampaikan perhitungan itu ke dewan. Karena beberapa waku lalu belum bisa karena tidak kuorum kami minta penjadwalan ulang. Yang penting kami tetap menunggu dewan agar bisa menetapkannnya. Penjadawalan ulang penting sambil kita menunggu kesepakatan-kesepakatan dari anggota dewan sampai ditemukannya kesepakatan paripurna perhitungan APBD 2007,”kata Sekda Mulyadi, ketika dihubungi melalui telephon kemarin. (jec)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s