Mantan Pecandu Narkoba Demo nich!

Posted: Juni 30, 2008 in hukum dan kriminal

SEMARANG- Puluhan mantan pecandu narkoba, Kamis (26/6) kemarin nglurug Kejaksaan Tinggi Jateng di Jl Pahlawan Semarang. Mereka menuntut agar aparat tidak diskriminatif dalam menerapkan undang-undang yang mengatur pemberantasan narkoba terhadap para pencandu. Karena mereka menganggap seringkali aparat penegak hukum sewenang-wenang dengan memukul rata sebagai pengedar dengan dikenai pasal pidana.

Aktifis Pergerakan Reformasi Kebijakan Narkoba (Performa), Yvonne A. Sibuea di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama lima puluhan teman-temannya menyatakan mengecam tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengkriminalkan para korban narkoba. Mereka menganggap paradigma penjara sebagai tempat menghukum pecandu adalah salah.

Awalnya hanya coba-coba lalu tertangkap dan masuk penjara, ketika keluar dia akan jadi bandar besar karena mendapat ilmu mumpuni di penjara. Artinya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jadi universitasnya penjahat narkoba, tempat belajar seluk-beluk narkoba yang paling jempolan. Perang pemberantasan narkoba sesungguhnya telah gagal. Aparat tidak pernah mampu memberantas peredaran narkoba dan malah menangkap penggunanya yang sebetulnya adalah korban narkoba itu sendiri,” jelas Yvonne dan sejumlah mantan Napi narkoba yang berdemo itu.

Selain Performa, aksi juga didukung oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Jateng dan Jaringan nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba (Jangkar) Jateng. Rombongan aksi menggelar aksi dalam rangka hari anti madat sedunia itu diterima oleh pejabat Kejati. Lima orang perwakilan dipersilahkan audiensi dengan Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Pidana Umum (Aspidum), Didik Dap dan jaksa penuntutan Aspidum Rois Kapnanti.

Mereka mendesak Kejati untuk tidak memasukkan unsur pidana pada para korban narkoba. Selain itu mereka melaporkan tindakan sewenang-wenang Aparat yang seenaknya menetapkan tersangka sebagai pengedar. Menurut mereka kepolisian dan kejaksaan kerap kongkalikong untuk menekan tersangka narkoba dengan meminta agar tidak dibuatkan pasal pengedar.

Kalau tidak diberi uang polisi menetapkan pasal sebagai pengedar, kalau diberi maka kami hanya jadi pengguna. Ibu saya sampai harus hutang untuk memenuhi keinginan aparat,” jelas Robby Haribowo (28).

Audiensi di ruang Aspidum tersebut, juga meminta kejaksaan melaksanakan vonis rehabilitasi yang sudah termaktub dalam pasal 47 ayat (1) UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan pasal 41 ayat (1) UU No.5 tentang Psikotropika. Hal ini sebagai bentuk dekriminalisasi terhadap korban narkoba selama masa transisi sekaligus sebagai tindakan preventif terhadap penularan virus HIV/AIDS di Lapas.

Menurut Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Pidana Umum (Aspidum), Didik Dap meskipun antara pengedar dan pengguna sudah jelas pasal dan ancamannya, tetapi untuk membuktikan masih sulit. Aparat selama ini biasanya hanya berpedoman bahwa kalau tersangka tertangkap tangan membawa barang bukti maka langsung dimasukkan sebagai pengedar. Tapi kalau tertangkap karena tes urine tanpa barang bukti maka dia diangggap korban.

“vonis rehabilitasi itu hakim sebagai pemutus perkara. Saya janji akan menindaklanjuti terkait persoalan ini, mudah-mudahan di tingkat lebih tinggi bisa dicari solusinya,” kata Didik. (tio)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s