KPUD Jateng Digugat Popy Rp 1,9 Triliun

Posted: Juni 16, 2008 in NEWS POLITIK

SEMARANG – Lantaran kecewa tidak diakomodir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng untuk menjadi calon Gubernur Jateng perseorangan (independent), akhirnya Poppy Dharsono mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri (PN) Semarang. Gugatan tersebut untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial akibat ditolaknya calon independent sebesar Rp 1,9 Triliun.

Senin (16/6) dengan diwakilkan tim kuasa hukumnya dari Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Advokasi Transformasi Masyarakat (KPBH ATMA) Dina Ardiyanti, SH mendaftarkan gugatan ke Panitera Muda Perdata dengan Nomor 143/Pdt.G/2008/PNSMG. Dalam surat gugatan tercantum nama lengkap Poppy Susanti Dharsono yang beralamat di Jalan Sekolah Kencana 1 No 3 Jakarta. Dan KPUD Jateng di Jalan Veteran No 1 A Semarang sebagai tergugat.

Dina Ardianti mengatakan gugatan diajukan karena KPUD Jateng telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak bersedia memundurkan jadwal tahapan Pilgub Jateng 2008. Akibatnya, Poppy Dharsono dan beberapa tokoh lain yang mencoba mendaftar sebagai calon independen ditolak.

Melalui tim suksenya, ibu Poppy pada 26 Maret datang ke KPUD Jateng dan meminta formulir pendaftaran tetapi oleh tergugat (KPUD Jateng) secara lisan ditolak dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaan tentang calon perseorangan,” tutur Dina.

Selain itu, tambah Dina, permohonan pemunduran jadwal Pilgub oleh Poppy juga ditolak. Padahal menurutnya KPUD Jateng mempunyai kewenangan memundurkan jadwal dengan terbitnya Surat Edaran dari KPU No. 860/15/IV/2008 tentang tahapan dan jadwal pengumuman dan pendaftaran calon perseorangan (independen). “Juga mengacu pasal 9 ayat (3) undang-undang No.22 tahun 2007 seharusnya KPUD Berwenang mengundur jadwal,” paparnya.

Untuk itu, Poppy Dharsono memohon majelis hakim PN Semarang untuk menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai calon independent dalam Pilkada Jateng dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah melawan hukum. Disamping itu, menghukum tergugat agar membayarkan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 963.885.574 dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1 Triliun.

Sementara itu KPUD Jateng ketika dikonfirmasi menyatakan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan tersebut. Anggota KPUD jateng, Ida Budhiarti menyatakan bahwa sesuai MoU antara KPUD dengan Kejaksaan Tinggi Jateng, maka KPUD mendapat “becking” dari Kejati dalam menghadapi segala upaya gugatan hukum. “Kita tinggal tunggu surat dari PN lalu kita ajukan surat ke Kejati dan biar pak Kajati menunjuk salah satu jaksanya menjadi kuasa hukum kami,” tegas Ida.

Namun, dalam persidangan nanti, KPUD Jateng pertama-tama tidak akan langsung memberikan jawaban dan sanggahan. Dalam eksepsi, ujar Ida, pertama kali akan dinyatakan bahwa KPUD Jateng tidak punya hubungan hukum dengan penggugat. Oleh karena itu seharusnya, Poppy tidak bisa menggugat KPUD terkait ditolaknya calon perseorangan.

Baru keduanya nanti kami ladeni soal legal formalnya, bahwa ketika masa pendaftaran 26 maret-1 April, kita masih pake UU 32 Tahun 2004 yang belum mengakomodir calon perseorangan. Dan ketika terbit UU No. 12 Tahun 2008 yang memuat calon perseorangan, tahapan pendaftaran telah selesai sehingga calon perseorangan tidak dapat mendaftar,” papar ida. (tio)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s