Jaksa itu Jangan Main Peras!

Posted: Juni 13, 2008 in sorot kejaksaan, sorot kinerja kepolisian

SEMARANG- Profesional harus diimbangi dengan moral yang baik agar dalam menangani kasus korupsi selalu terjaga dari dorongan-dorongan untuk menyalahgunakan wewenang jabatan. Serta mewanti-wanti agar jaksa tidak membuat perkara salah jadi benar, benar jadi salah dan dilarang memeras atau pungli. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) RI, Hendarman Supandji saat melakukan brifing kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa Tengah dan Kejati di aula kantor Kejati Jateng di Jl Pahlawan.

Yang saya tekankan sekarang masalah moral. Sekarang jangan sampai ada tindakan-tindakan yang menyalahgunakan jabatan. Kemudian pembinaan ibadah agama harus ditingkatkan,” jelas Hendarman, Jumat (13/6) sore kemarin pada wartawan usai memberikan brifing pada bawahannya itu.

Menurutnya masalah profesionalitas kerja para jaksa dan Kajari selalu ditingatkan terus, tetapi harus diimbangi dengan moralitas yang baik. Sehingga dalam menangani masalah korupsi selalu terjaga dari dorongan-dorongan untuk menyalahgunakan wewenang jabatan. Pada kesempatan itu Hendarman mencanangkan enam tertib yaitu tertib anggaran penggunaan uang, tertib administrasi, tertib disiplin kerja, tertib perlengkapan, dan tertib moral. “saya tekankan lagi soal tertib moral, yaitu bagaimana tertib moral itu jangan sampai menyakiti hati rakyat,” ujarnya.

Lalu bagaimana pelaksanaan enam tertib tersebut. Dijelaskan olehnya, Kejaksaan setidaknya bisa menjadi pelopor penegakan hukum yang benar dengan menindak setiap ada kesalahan yang terbukti dilakukan. Hendarman mewanti-wanti para jaksa untuk tidak mengulangi kasus Urip Tri Gnawan. Pesannya jangan yang salah dibenarkan, jangan pernah memeras atau pungli. Soal kasus di Jateng, Hendarman juga meminta agar seluruh kasus yang ditemukan diproses, tidak boleh ada kasus disembunyikan dan tetap menggunakan skala prioritas yaitu pada kasus-kasus besar terutama korupsi.

Jangan Sampe Ada Rekayasa Politik

Soal surat izin bupati Batang dan Purworejo yang hingga sekarang belum juga turun, menurut Hendarman setiap surat izin presiden harus diproses dengan mekanisme sedemikan rupa agar pemeriksaan bupati tersebut nantinya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal diluar penegakan hukum. Pemerikasan dilakukan oleh wakil jaksa agung yang membentuk tim pemeriksa. “Jadi bener-bener untuk penegakan hukum, jangan sampai ada rekayasa politik. Maka akan kita lihat dulu dimana letak kesalahannya,” jelasnya. (tio)

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s