Wartawan METEOR ‘Ngado’ UU Pers ke Kapolres Kendal

Posted: Mei 27, 2008 in hukum dan kriminal

KENDAL – Pemanggilan ‘pro justisia’ yang dilakukan Reskrim Polres Kendal terhadap wartawan Harian METEOR (Jawa Pos Group), Jurie (32), akhirnya dipenuhi, Senin (26/5) kemarin. Dalam pemeriksaan, wartawan yang memiliki tugas meliput jurnalistik di wilayah Kendal tersebut menolak memberikan keterangan dengan berdasar pada Bab II pasal 4 Undang-undang RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers yang berbunyi Dimana isi pasal tersebut berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Sebelum diperiksa Sat Reskrim Polres Kendal yang diduga atas perintah dari Kapolres Kendal tersebut, Jurie memberikan produk Undang-Undang RI No 40 tahun 1999 tentang Pers melalui Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dodo Marsodo. Tujuannya, agar instusi kepolisian Polres Kendal tidak hanya berkutat pada produk UU KUH Pidana  dan soal sengketa perbankan dan pertanahan saja. Melainkan UU tantang Pers untu bisa dipelajari dan dikaji.
Panggilan dua kali. Surat panggilan itu No. Pol: S.Pgl/283/V/2008/reskrim tertanggal 20 dan 23 Maret 2008. Wartawan Jurie yang didampingi Budiman dari Direktur Pelaksana LBH Jateng ini juga tidak bersedia membubuhkan tandatangan dilembaran hasil pemeriksaan penyidik yang berjalan sekitar 15 menit tersebut.

Kepada wartawan, Budiman mengatakan, apa yang dilakukan pihak Polres Kendal terhadap wartawan  dinilai sangat payah. Dan pihaknya yakin apa yang dilakukan Polres Kendal akan buntu karena dasar untuk menjerat sangat lemah. Sementara, Direktur HAM dari LBH, Tukino juga ikut mendampingi wartawan METEOR tersebut. Kepada koran ini ia mengatakan, tindakan kepolisian Polres Kendal yang kurang profesional akan berkibat fatal pada Kapolres Kendal sendiri.

“Ini sudah ada upaya tindakan paksa. Upaya tindakan paksa diantaranya pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan. Kalau sampai ada pemanggilan berarti ada laporan. Dan ada pertanggunganjawaban moral maupun imetariel terhadap seseorang yang dipanggil. Apalagi profesinya sebagai wartawan. Karena pada surat pemanggilan tertulis ‘Pro Justisia’. Dan polisi melakukan pemanggilan seseorang  ada prosedurnya. Karena kalau sudah memanggil harus upaya paksa harus berhadapan dengan pertanggungjawaban,”kata Tukino, mantan salah seorang pejabat penting di Mapolda Jateng, Senin (26/5) kemarin.

Menurut Budiman yang saat itu didampingi Tukiman menyatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus yang menimpa wartawan Jawa Pos Group tersebut. Dan setelah dilakukan sidang dengan melibatkan ahli hukum dari LBH Jateng tersebut, baru langkah yang tepat akan diambil. Selain itu, pihaknya juga akan menunggu sampai Kapolres Kendal AKBP M Nuafal Yahya kembali dari luar Negara Korea.

Kapolres Kendal AKBP M. Naufal Yahya berulang kali dikonfirmasi terkait proses sampai terjadinya pemanggilan terhadap wartawan METEOR tersebut, Kapolres mirip berdarah Arab tersebut tidak pernah menanggapi. Konfirmasi terakhir Senin (26/5) melalui melalui layanan SMS ke ponselnya, AKBP Naufal juga tidak ada tanggapan. Informasi anggota polisi setempat, Kapolres Naufal sedang ke Korea. (jec/tio)

KENDAL – Pemanggilan ‘pro justisia’ yang dilakukan Reskrim Polres Kendal terhadap wartawan Harian METEOR (Jawa Pos Group), Jurie (32), akhirnya dipenuhi, Senin (26/5) kemarin. Dalam pemeriksaan, wartawan yang memiliki tugas meliput jurnalistik di wilayah Kendal tersebut menolak memberikan keterangan dengan berdasar pada Bab II pasal 4 Undang-undang RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers yang berbunyi Dimana isi pasal tersebut berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Sebelum diperiksa Sat Reskrim Polres Kendal yang diduga atas perintah dari Kapolres Kendal tersebut, Jurie memberikan produk Undang-Undang RI No 40 tahun 1999 tentang Pers melalui Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dodo Marsodo. Tujuannya, agar instusi kepolisian Polres Kendal tidak hanya berkutat pada produk UU KUH Pidana  dan soal sengketa perbankan dan pertanahan saja. Melainkan UU tantang Pers untu bisa dipelajari dan dikaji.
Panggilan dua kali. Surat panggilan itu No. Pol: S.Pgl/283/V/2008/reskrim tertanggal 20 dan 23 Maret 2008. Wartawan Jurie yang didampingi Budiman dari Direktur Pelaksana LBH Jateng ini juga tidak bersedia membubuhkan tandatangan dilembaran hasil pemeriksaan penyidik yang berjalan sekitar 15 menit tersebut.

Kepada wartawan, Budiman mengatakan, apa yang dilakukan pihak Polres Kendal terhadap wartawan  dinilai sangat payah. Dan pihaknya yakin apa yang dilakukan Polres Kendal akan buntu karena dasar untuk menjerat sangat lemah. Sementara, Direktur HAM dari LBH, Tukino juga ikut mendampingi wartawan METEOR tersebut. Kepada koran ini ia mengatakan, tindakan kepolisian Polres Kendal yang kurang profesional akan berkibat fatal pada Kapolres Kendal sendiri.

“Ini sudah ada upaya tindakan paksa. Upaya tindakan paksa diantaranya pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan. Kalau sampai ada pemanggilan berarti ada laporan. Dan ada pertanggunganjawaban moral maupun imetariel terhadap seseorang yang dipanggil. Apalagi profesinya sebagai wartawan. Karena pada surat pemanggilan tertulis ‘Pro Justisia’. Dan polisi melakukan pemanggilan seseorang  ada prosedurnya. Karena kalau sudah memanggil harus upaya paksa harus berhadapan dengan pertanggungjawaban,”kata Tukino, mantan salah seorang pejabat penting di Mapolda Jateng, Senin (26/5) kemarin.

Menurut Budiman yang saat itu didampingi Tukiman menyatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus yang menimpa wartawan Jawa Pos Group tersebut. Dan setelah dilakukan sidang dengan melibatkan ahli hukum dari LBH Jateng tersebut, baru langkah yang tepat akan diambil. Selain itu, pihaknya juga akan menunggu sampai Kapolres Kendal AKBP M Nuafal Yahya kembali dari luar Negara Korea.

Kapolres Kendal AKBP M. Naufal Yahya berulang kali dikonfirmasi terkait proses sampai terjadinya pemanggilan terhadap wartawan METEOR tersebut, Kapolres mirip berdarah Arab tersebut tidak pernah menanggapi. Konfirmasi terakhir Senin (26/5) melalui melalui layanan SMS ke ponselnya, AKBP Naufal juga tidak ada tanggapan. Informasi anggota polisi setempat, Kapolres Naufal sedang ke Korea. (jec/tio)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s