Ijasah Bupati Brebes Aspal?

Posted: September 5, 2007 in NYOROT PEJABAT

BREBES – Situasi di kantor KPUD Brebes  menjelang penetapan bakal calon (balon) bupati dan  wakil bupati Brebes, Jumat (7/9) besok, semakin  memanas. Pasalnya didalam tahap  verifikasipemilihan balon bupati dan wakil bupati ada persyaratan administrasi yang  belum selesai. Mahfudin, anggota KPUD Brebes yang dihubungi METEOR PANTURA Rabu (5/9) kemarin melalui telepon mengatakan,  Kamis siang (6/9)ini KPUD akan melakukan rapat pleno untuk membahas penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati sekaligus mengakomodir surat yang pernah diajukannya tentang tahun masuk Indra Kusuma di Universitas Uswagati Cirebon.  Ia menambahkan, secara administrasi ijasah Indra Kusuma belum sah karena jelas akan mempengaruhi syarat sebagai bakal calon bupati. ” KPUD Brebes seharusnya bersifat netral dan memperlakukan semua calon secara adil dan setaraf, jika hal tersebut dilanggar jelas KPUD Brebes telah melakukan pembohongan,”kata Mahfudin. Lebih jauh Mahfudin menjelsakan Ijasah bakal calon (Balon) Bupati atas nama  Indra Kusuma S.Sos  yang sekarang menjabat Bupati Brebes diragukan keasliannya. Menurut Mahfudin,gelar sarjana yang disandang Indra Kusuma SSos dengan ijasah dengan no seri 1.0309.01988 dan dikeluarkan dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan nomor 387/UNIV/VIII/2007 patut diragukan keabsahannya. Pasalnya didalam ijasah tersebut pada tahun masuk menjadi mahasiswa tertera  tahun 1978 dan lulus pada tanggal 13 September 2003. Indra Kusuma mengambil Fakultas Sarjana Administrasi Negara, jurusan Sosial politik, nomor terakreditasi, BAN PT RI Nomor 001/BAN-PT/An-II/VII tanggal 11 agustus 1998, dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sutadji Suryo Putrato S.F. Drs, MSi. Pada Anehnya ada data yang lain menerangkan  Indra kusuma masuk di Uswagati  pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2003. Terkait dengan kelulusan Indra ini  Mahfudin mempunya dua data yang menerangkan hal tersebut. Menurutnya  Uswagati yang berdiri pada tahun 1960 hanya mempunyai dua fakultas saja, yakni, fakultas hukum dan ekonomi. Sedangkan fakultas administrasi negara baru ada pada tahun 1983. “Dari data-data yang ada tersebut jelas sangat rancu. Namun ketua KPUD tidak pernah mempersoalkankan,” tandasnya. Mahfudin menjelaskan, pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan  Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pasal 43 ayat 2 dijelaskan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.  Mahfudin juga menilai Ketua  KPUD  membuat surat klarifikasi pertama tidak melalui rapat pleno lebih dahulu, begitu juga dengan susulan surat kedua kepada Unswagati tertanggal 29 agustus 2007. “Ketua KPUD selama ini tidak pernah menerima masukan dari anggotanya, padahal saya pernah membuat surat usulan secara tertulis berisi 3 poin penting yang sudah saya berikan pada ketua KPUD namun  ternyata surat usulan itu tidak ada atau dihilangkan,” tambahnya lagi.  Rumor yang beredar menyebutkan ketua KPUD, Akhmad Sudibyo sudah dijanjikan oleh pihak tertentu akan mendapatkan timbal balik untuk meloloskan salah satu balon Bupati meski ijazahnya masih dipermsalahkan. Sayangnya sampai berita ini dibuat Ketua KPUD Brebes, Akhmad Sudibyo Belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. (mg-7)  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s