O.C Kaligis : Kasus Hendy Sarat Korupsi

Posted: Agustus 24, 2007 in Uncategorized

JAKARTA – Kasus yang dihadapi Bupati non aktif Hendy Boeodro, penuh syarat politis. Ada kepentingan politis dibalik proses hukum yang terkesan dipaksakan tersebut. Dan terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus itu sendiri, dinilai hanya berpihak menyenangkan saja pada ‘penguasa’ negara ini. Hal itu dibuktikan dari dakwaan Jaksa penuntut umum KPK, yaitu dakwaan terhadap Hendy yang merugikan negara sebesar Rp 24 milyar, dalam bukti materiel tidak ditemukan fakta.
Hal tersebut dikemukakan penasehat Hendy, O.C Kaligis kepada koran ini, di Jakarta , kemarin. Menurut Kaligis, bukti-bukti yang diajukan pihak Jaksa PU lemah. Namun karena persoalan sudah masuk pada peradilan, pihaknya akan membuktikan dihadapan majelis hakim.”Sudah jelas tidak ada kerugian negara dalam perkara dakwaaan terhadap klien kami (Hendy, red). Semua pinjaman sudah dikembalikan utuh. Namun KPK tetap memaksa agar kasus itu masuk,”papar O.C Kaligis, kepada METEOR, kemarin.
Untuk itu, O.C Kaligis bersama pakar-pakar hukum pidana lainnya di Jakarta, dalam waktu dekat akan melakukan langkah sistem kinerja prodcuk hukum KPK harus ada pembenahan. Pasalnya, perkara yang masuk ke KPK pasti tidak ada yang lolos. Padahal, perkara itu belum tentu salah. Sehingga, produck keadilan yang dilahirkan KPK belum tentu dikatakan adil.
“Kan anda tahu sendiri, jangankan ada SP3, penangguhan saja susah dalam kamus KPK. Padahal, semua bentuk dakwaan belum tentu nyata kebenarannya. Garis besarnya, bagaimana kemauan pemerintah yang berkuasa, KPK disitu akan bertindak. Lihat saja, kasusnya dengan Yusril, tentang pengadaan dan penunjukkan tender sebuah proyek yang juga ada nama SBY. Bagaimana keberanian langkah KPK?”tukas O.C Kaligis kepada METEOR, di Jakarta, kemarin.
O.C Kaligis, merupakan ketua tim penasehat Hendy Boedoro di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedikitnya ada 15 penasehat Hendy yang diketuai pengacara kondang tingkat internasional berambut putih tersebut. Meihat fakta-fakta kliennya tersebut, pihanya yakin, jika proses yang dihadapi Hendy tidak ditindihi kepentingan politik, demi hukum harus ditinjau dakwaannya tersebut.
Hendy Boedoro, didakwa Jaksa KPK dengan tuduhan adanya kerugian negara sebesar Rp 24 Milyar. Selain Bupati Kendal non aktif tersebut, Kepala DPKD Kendal Warsa Susila juga ikut terseret, dan kini keduanya sama-sama menghadapi dakwaan itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl. Rasuna Said, Jakarta Pusat. Sidang sudah berjalan sekitar 30 persen, dan diagendakan Pihak Jaksa, sekitar pertengahan Agustus mendatang sudah diketahui hasil keputusannya . (jec)
  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s